RealitaPost.com, Pesisir Barat – Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH menghadiri dan
mengikuti Rapat Koordinasi Debottlenecking Perizinan Pemerintah Daerah
Untuk Pelaksanaan BBM Satu Harga yang dimoderatori oleh Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman di Kabupaten Bogor pada 16 September
2019.
mengikuti Rapat Koordinasi Debottlenecking Perizinan Pemerintah Daerah
Untuk Pelaksanaan BBM Satu Harga yang dimoderatori oleh Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman di Kabupaten Bogor pada 16 September
2019.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat Tedi
Zadmiko,SKM.,MM menginformasikan selain dirinya, turut serta hadir
mendampingi Bupati dalam rakor tersebut adalah Kepala Bappeda dan Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Pesisir Barat.
Zadmiko,SKM.,MM menginformasikan selain dirinya, turut serta hadir
mendampingi Bupati dalam rakor tersebut adalah Kepala Bappeda dan Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Agus
Istiqlal,SH.,MH. menyampaikan agar BBM Satu Harga dapat dirasakan oleh
seluruh masyarakat di wilayah Indonesia.
Istiqlal,SH.,MH. menyampaikan agar BBM Satu Harga dapat dirasakan oleh
seluruh masyarakat di wilayah Indonesia.
Selain itu, Bupati juga mengusulkan agar dibangun SPBU-SPBU khusus
nelayan di Kabupaten Pesisir Barat. Hal itu dimaksudkan agar nelayan
yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dapat terhindar dari rentenir maupun
mafia minyak yang sangat merugikan nelayan.
nelayan di Kabupaten Pesisir Barat. Hal itu dimaksudkan agar nelayan
yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dapat terhindar dari rentenir maupun
mafia minyak yang sangat merugikan nelayan.
Bupati sangat berharap dengan direalisasikan usulan ini dapat
meningkatkan kesejahteraan bagi Nelayan di Kabupaten Pesisir Barat.
meningkatkan kesejahteraan bagi Nelayan di Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam rakor tersebut disampaikan ragam kendala dalam pelaksanaan BBM
Satu Harga di berbagai daerah dan Program BBM Satu Harga ini perlu
ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk
mengawasi, mencegah, dan menindak penyalahgunaan BBM subsidi, serta
untuk memastikan subsidi tepat sasaran.(ADV)
Satu Harga di berbagai daerah dan Program BBM Satu Harga ini perlu
ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk
mengawasi, mencegah, dan menindak penyalahgunaan BBM subsidi, serta
untuk memastikan subsidi tepat sasaran.(ADV)
