 |
| Pasca dilantik Pasangan Helmi-Dedi langsung memberikan pernyataan resmi bahwa akan mengembalikan Kasda dari BB Ke BSM demi mengakomodir keinginan warga kota agar transaksi Kasda berbasis syariah. |
BENGKULU – Usai Dilantik Walikota dan Wakil Walikota terpilih Helmi Hasan dan Dedi Wahyudi langsung memberikan komentar ke ruang publik bahwa akan melanjutkan program yang sudah berjalan. Salah satunya dengan mengembalikan Kas Daerah yang tadinya berada di Bank Bengkulu ke Bank Mandiri Syariah (BSM). Karena hal itu menjadi keinginan sebagian warga kota agar Kasda harus berbasis syariah.
Dalam hitungan hari, justru Helmi-Dedi bertolak belakang dengan keinginan warga kota selama ini dan langsung menyetujui penetapan Kasda di Bank Bengkulu yang tidak syariah. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan publik akan komitmen Pemkot dalam membangun Bengkulu dengan jalan yang benar.
Dalih syariah dituding hanya sebagai pencitraan Walikota-Wakil Wakota untuk menarik simpati masyarakat. Kini lagi-lagi Pemkot bernafsu melakukan percepatan pembangunan dengan jalan pintas, yakni mewacanakan peminjaman dengan PT SMI senilai RP 500 milliar dengan konsekuensi Pemkot harus siap membayar bunga pinjaman berkisar 5 hingga 9 persen pertahunnya serta Pemkot segera membuat Perda.
Meski itu baru wacana dan tengah dipersiapkan diajukan ke Dewan. Namun beberapa fraksi di DPRD Kota Bengkulu mengaku belum bisa menentukan sikapnya. Dikutip dari media televisi lokal Bengkulu, fraksi PKS Rena Anggraini, dengan jelas mengingatkan komitmen Helmi-Dedi kepada warga Kota Bengkulu bahwa peminjaman uang ke PT SMI jelas mengandung unsur “riba” dan itu bertentangan sekali dengan sikap Pemkot menarik Kasda dari BB ke BSM karena ingin syariah.
“Itu termasuk riba. Padahal dulu pak Walikota sendiri yang ngotot memindahkan Kasda dari BB ke BMS karena alasan mengakomodir aspirasi warga kota yang ingin syariah. Kini pak Walikota sendiri yang justru ingin menempuh jalan riba,” tanya politis PKS ini.
Saran lain juga dilontarkan politis Gerindra, Sudisman, mempertanyakan kemampuan APBD Pemkot untuk membayar bunga yang telah ditentukan setiap tahunnya. Jika dari hasil kajian nnati kebijakkan itu dipandang banyak manfaat daripada mudaradnya.(01)
