Realitapost.com, Bengkulu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mengeluarkan ultimatum kepada Dekan Fakultas Hukum UNIB untuk segera menyelesaikan masalah pembekuan kepengurusan BEM Fakultas Hukum yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Pernyataan itu dilontarkan Ketua bersama anggota Komisi IV DPRD Provinsi, Dempo Xler usai melakukan hearing dengan Gubernur BEM FH UNIB diruang Komisi.
Politisi PAN ini meminta Petinggi UNIB khususnya Dekan Fakultas Hukum untuk menjaga kesabaran anggota DPRD Provinsi Bengkulu segera selesaikan secara baik-baik. Jangan sampai Provinsi Bengkulu ini dibuat malu oleh polemik pembekuan BEM FH tersebut.
“Jangan biarkan kesabaran alumni UNIB ini hilang..ya..! Jangan sampai kami para alumni turun mengambil gerakan,” tegas Dempo.
Sementara itu, Gubernur BEM FH UNIB, Maulana dalam penjelasan mengaku bahwa tindakan pembekuan kepengurusan secara sepihak oleh Dekan Fakultas Hukum sebagai upaya pengebirian mahasiswa dalam berpendapat dan berserikat.
Apalagi aspirasi yang disampaikan merupakan suara warga mahasiswa yang menuntut transparansi pengunaan anggaran kegiatan ormawa yang nilainya ratusan juta rupiah.
“Selain hearing dengan dewan, kami juga sudah menyurati Ombusman, DPR RI dan Menteri Pendidikan. Kami ingin penjelasan lengkap dan mencabut surat pembekuan tersebut,” tegasnya.(gol)
