Bengkulu, Selasa siang (24 April 2018), digelarnya rapat dengan agenda
Penyampaian Rekomendasi anggota Dewan terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun 2017 yang dihadiri seluruh
pejabat FORKOPIMDA, OPD dan tamu undangan yang hadir.
I Edison Simbolon, waka II Suharto, Waka III Elfi Hamidi, dan 30 anggota serta
dihadiri langsung Plt Gubernur Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA.
![]() |
| Ketua dan Wakil Ketua Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu |
rekomendasi yang disampaikan juru bicara DPRD Provinsi Bengkulu. Siption Muhadi
yang berasal dari fraksi PKB sebagai berikut.:
pemerintahan
pembangunan perlu ada kerja sama dengan pola yang baik dengan omstansi terkait
dan stalke holder. Serta pengelolahan uang, lebih memerhatikan ke Sumber Daya
Manusia dalam pengelolahan keuangan. Peningkatan Sumber Daya Manusia
betul-betul sesuai kebutuhan, penepatan aparatur sesuai kompetensi. THPD harus
melakukan kajian penuh dan sungguh-sungguh.
aparat OPD sesuai kompetensi dalam mengisi jabatan, karena DPRD sering melihat
saat ada Rapat dengan Stakeholder terkait Kepala OPD tidak hadir.
lanjut kinerja yang gagal untuk dapat melihat kemajuan
ASN agar memperhatikan kompetensi dasar dan bidang, karena ASN merupakan bagian
yang paling penting.
![]() |
| 30 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu tampak khitmad mengikuti acara paripurna |
Ekonomi dan Keuangan
keuangan OPD dapat direncanakan secara betul-betul dan hati-hati
Menghadapi program yang tidak sejalan dengan program pusat, DPRD menyarankan
OPD meningkatkan sinergitas dengan pusat agar manfaat dapat dirasakan
Peningkatan PAD Plt Gubernur untuk membentuk Unit-unit agar terserap optimal
PAD
pajaknya belum dipungut maksimal, contoh kordinasi dengan polisi terkait pajak
kendaraan. Dan dimudahkan dalam membayar pajak
Penyampaian laporan Silpa dibagi tiga yaitu Silpa program terealisasi, Silpa
Program tidak Terealisasi dan Silpa yang tidak tesentuh program
Perencaanaan program yang tidak matang, semesti OPD kurang optimal dapat
menyampaikan laporan untuk ditindak lanjuti
DPMPTSP mempermudah buat izin sdm dan perkebunan masyarakat di kabupaten/kota
yang sering menimbulkan keresahan, meminta Plt Gubernur dapat mengambil
langkah-langkah strategis
Pengelolah perusahaan perkebunan, pertambangan dapat membangun jalan produksi
sendiri dan gubernur terbit izin
diupayakan memantau semua perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu
Gubernur dapat Memaksimalkan tata keuangan daerah
![]() |
| Unsur FOKOPIMDA Provinsi Bengkulu |
Pembangunan
satu prioritas visit 2020, namun kami menyarankan perhatikan fasilitas
pariwisata baik yang tersentuh visit 2020 atau tidak guna meningkatkan PAD
Perencanaan infrastruktur direncanakan secara matang
Sosial
Alokasi kegiatan yang kurang berguna
Pemerintahan perlu meningkatkan belanja hibah memiliki korelasi untuk
pembangunan Provinsi Bengkulu.
meminta Plt Gubernur agar mempertimbangan saran dan rekomendasi yang
disampaikan oleh DPRD Provinsi Bengkulu. “Saya meminta kepada saudara
Gubernur Bengkulu agar dapat mempertimbangkan saran dan rekomendasi yang telah
disampaikan” Pungkasnya[Adv/Damar]





















