Bengkulu, Realitapost.com — Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Bengkulu menyampaikan sikap resmi terkait pemberitaan Majalah Tempo edisi 13-16 April 2026 yang menyoroti Partai NasDem dan Ketua Umum, Surya Paloh.
Ketua DPW Nasdem Bengkulu, Erna Sari Dewi melalui Sekjen Lukman, dalam keterangan persnya menegaskan bahwa Partai NasDem menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus berjaian seiring dengan tanggung jawab, objektivitas, dan integritas jurnalistik.
Setelah mencermati secara menyeluruh, Nasdem menilai bahwa pemberitaan tersebut mengandung framing yang tidak proporsional, tidak utuh, dan cenderung membentuk opini yang menyesatkan.
Judul cover “PT Nasdem Indonesia Raya Tbk” secara nyata telah mereduksi Partai NasDem menjadi seolah-olah institusi komersial, yang jelas bertentangan dengan jati diri dan semangat perjuangan partai.
Lebih jauh, keseluruhan narasi yang dibangun dalam laporan tersebut menunjukkan kecenderungan menggiring opini secara tidak langsung, yang membentuk persepsi publik bahwa Partai NasDem dijalankan atas dasar kepentingan pragmatis.
“Kami menilai hal ini sebagai bentuk penyajian informasi yang tidak berimbang dan tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya,” jelasnya, Selasa (14/4/2026)
Kami menegaskan bahwa Partai NasDem berdiri di atas nilai-nilai restorasi, integritas, dan komitmen kebangsaan. Sosok Surya Paloh adalah figur yang telah menunjukkan konsistensi dalam menjaga nilai-nilai tersebut, bukan sekadar dalam retorika, tetapi dalam tindakan nyata.
Nasdem mendesak Majalah Tempo untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Partai NasDem dan pimpinan kami, Meminta agar praktik jurnalistik yang tidak profesional seperti ini tidak terulang kembali.
Selain itu, kami juga meminta kepada Dewan Pers Republik Indonesia untuk melakukan penelaahan dan evaluasi secara objektif terhadap pemberitaan tersebut, serta menegakkan kode etik jurnalistik secara konsisten
Kami tetap membuka ruang terhadap kritik dan masukan, namun menolak segala bentuk pemberitaan yang tidak berimbang dan berpotensi menyesatkan publik.
Kepada masyarakat, kami mengajak antuk tetap kritis dan bijak dalam menyikapi setiap informasi. Partai NasDem akan terus bekerja, berkontribusi, dan setia pada cita-cita besar untuk Indonesia yang lebih baik.
Erna Sari Dewi: Framing Tempo Tidak Adil, Ciptakan Narasi Bias terhadap NasDem
Terpisah, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi, menyampaikan kritik tegas terhadap pemberitaan Majalah Tempo yang dinilai tidak hanya lemah secara fakta, tetapi juga membangun framing yang tidak adil terhadap Partai NasDem dan Ketua Umumnya, Surya Paloh.
Dalam pernyataannya, Erna menegaskan bahwa pemberitaan tersebut lebih banyak dipenuhi insinuasi dibandingkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Berita Tempo penuh insinuasi. Faktanya sangat minim. Lebih tepat disebut gosip clickbait ketimbang jurnalisme. Tempo merusak kredibilitasnya sendiri yang selama ini dikenal dengan jurnalisme investigatifnya,” tegas Erna.
Lebih lanjut, Erna menyoroti adanya inkonsistensi logika dalam framing yang dibangun. Menurutnya, pemberitaan tersebut secara implisit menggambarkan posisi Partai NasDem sebagai pihak yang “ditawarkan” dalam konfigurasi kekuasaan. Namun, secara bersamaan, narasi yang dibangun justru menyudutkan NasDem seolah-olah menjadi pihak yang paling berkeinginan dan oportunis.
Erna juga menegaskan bahwa selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai NasDem tidak pernah berada dalam posisi meminta atau mengejar jabatan di pemerintahan.
“Faktanya selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai NasDem tidak mengemis-ngemis jabatan ke pemerintah. Tapi, mereka men-framing seolah-olah partai kami paling oportunis,” lanjutnya.
Menurut Erna, konstruksi narasi yang kontradiktif seperti ini bukan hanya menyesatkan publik, tetapi juga merusak kualitas diskursus demokrasi. Ia menilai bahwa pemberitaan semacam ini lebih mengedepankan sensasi dibandingkan akurasi dan keseimbangan informasi.
Sebagai penutup, Erna mengingatkan bahwa kebebasan pers harus dijalankan dengan tanggung jawab yang tinggi, terutama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
“Pers memiliki peran strategis dalam demokrasi. Namun ketika framing dibangun tanpa konsistensi logika dan basis fakta yang kuat, maka yang terjadi bukan lagi jurnalisme yang mencerahkan, melainkan pembentukan opini yang bias,” tutupnya.(Red)
