REALITAPOST.COM, BENGKULU – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu menggelar Rapat Dengar Pendapat (Hearing) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis PUPR di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu pada Senin (04/05/2026).
Rapat ini difokuskan pada pembahasan, sinkronisasi, dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2026 yang berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Rodi, S,Kom, MM, selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu menyatakan bahwa evaluasi ini sangat krusial untuk memastikan setiap program pembangunan yang telah direncanakan benar-benar selaras dengan kebutuhan prioritas masyarakat dan dokumen penganggaran yang ada.
Fokus utama dalam pertemuan tersebut mencakup pengawasan terhadap realisasi anggaran infrastruktur yang telah dialokasikan.Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam hearing tersebut meliputi Sinkronisasi RKA dan Realisasi.
Dia menekankan agar pelaksanaan fisik di lapangan tidak melenceng dari perencanaan awal yang tercantum dalam RKA. Hal ini untuk menghindari adanya proyek yang mangkrak atau kualitas yang tidak sesuai standar.
Kemudian, Prioritas Infrastruktur Dasar yang mana Pembangunan jalan lingkungan, drainase untuk penanggulangan banjir, dan jembatan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah Kota Bengkulu sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 200-Rp 210 miliar untuk sektor ini pada tahun 2026.
Lalu, Efisiensi Anggaran, Komisi II meminta OPD terkait untuk melakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pembangunan, mengingat pentingnya pemerataan infrastruktur di seluruh kecamatan di Kota Bengkulu.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBD untuk infrastruktur tahun 2026 ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi mobilitas serta kesejahteraan warga Kota Bengkulu. Khususnya aspirasi masyarakat yang disampaikan pada reses anggota DPRD yang dilaksanakan sebelumnya,” ujarnya
Hearing ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah, sejalan dengan komitmen Kota Bengkulu dalam mempertahankan standar tata kelola pemerintahan yang baik.
Terpisah, UKPBJ Kota Bengkulu memastikan seluruh paket pekerjaan fisik tahun anggaran berjalan telah masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) secara lengkap dan tepat waktu.
Kepala Bagian UKPBJ Kota Bengkulu, Syamsu Rizal Tjaja, menyampaikan bahwa hingga 31 Maret, seluruh usulan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah terinput 100 persen ke dalam sistem, termasuk pelaporan pada Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
“Semua sudah kita input di SIRUP sesuai usulan dalam DPA. Per 31 Maret sudah 100 persen,” ujar Syamsu Rizal.
Ia menjelaskan, terdapat 10 paket pengadaan dengan total nilai sekitar Rp 150 miliar yang mencakup pekerjaan fisik strategis. Di antaranya lanjutan pembangunan Barukoto tahap II, pekerjaan drainase Padang Serai, serta pengawasan jalan paket 1 dan paket 2.
Selain itu, terdapat dua paket pekerjaan NOK KAPLET yang saat ini masih dalam tahap review oleh kelompok kerja (Pokja). UKPBJ sendiri memiliki 10 anggota Pokja yang bertugas melakukan evaluasi pengadaan.
Syamsu menegaskan seluruh proses tetap mengacu pada ketentuan e-procurement. Untuk paket di atas Rp400 juta, proses evaluasi sepenuhnya menjadi kewenangan UKPBJ.“Tugas Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga atau biaya dalam setiap paket yang masuk,” jelasnya.
Disisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu juga mulai menata ulang pelaksanaan proyek fisik tahun anggaran 2026. Dari total anggaran lebih dari Rp200 miliar, sekitar Rp 150 miliar di antaranya akan dilelang untuk pekerjaan fisik.
Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, mengatakan seluruh paket saat ini masih dalam tahap pengkajian ulang untuk memastikan kesiapan teknis sekaligus menyesuaikan kapasitas Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Kalau semua paket dimasukkan sekaligus, ULP bisa kewalahan. Jadi kita lakukan bertahap, sekitar 5 sampai 10 paket dulu,” ujarnya.
Ia menargetkan pekerjaan fisik mulai berjalan pada Mei 2026 dengan sistem lelang bertahap. Beberapa paket yang sudah dipersiapkan antara lain pekerjaan jalan poros dan peningkatan jalan lingkungan berupa hotmix senilai Rp 10 miliar untuk 50 ruas jalan perumahan.
Selain proyek baru, pekerjaan pemeliharaan drainase juga terus berjalan, termasuk normalisasi di kawasan Empang, Kelurahan Lempuing, yang kini sedang ditangani menggunakan alat berat untuk mencegah banjir saat musim hujan.
“Harapannya, ke depan saat hujan tidak lagi terjadi genangan di Lempuing,” kata Noprisman.
