BENGKULU, REALITAPOST.COM — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H., M.H., memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah.
Langkah pengawasan ketat ini dilakukan secara lintas sektor guna memastikan seluruh fasilitas penyedia makanan memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kelayakan lingkungan sebelum mendistribusikan konsumsi kepada anak-anak sekolah.
Sidak maraton yang digelar oleh Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu ini merupakan bentuk respons cepat pasca adanya gelombang demonstrasi dari kelompok mahasiswa. Mahasiswa sebelumnya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis operasional program nasional tersebut demi menjamin proteksi kesehatan masyarakat.
“Kami bergerak menindaklanjuti kekhawatiran elemen mahasiswa dan masyarakat terkait keamanan pelaksanaan program ini. Kualitas kandungan gizi menunya memang sudah dinilai baik, namun kelayakan fasilitas penunjang operasional dapur tidak boleh diabaikan,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Astuti.
Temuan Pelanggaran Teknis dan Catatan SeriusSaat menyisir SPPG Dapur MBG di kawasan Jalan Mangga Raya, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu, tim dewan bersama instansi teknis membongkar beberapa catatan pelanggaran yang cukup berlapis diantaranya Masalah Lingkunga dimana Belum idealnya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengelolaan limbah anorganik yang tidak sesuai standar, serta belum tersedianya dokumen UKL-UPL.
Lalu Fasilitas Keselamatan Belum tersedianya ruang medis darurat, kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan lemahnya Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan kerja. Selanjutnya Tata Ruang & Sarana Posisi bangunan dapur dan pagar dinilai melanggar garis sempadan jalan, bahkan ditemukan adanya tiang listrik yang masuk ke dalam area konstruksi dapur.
Dan Keamanan Instalasi Penataan alat masak belum rapi serta sistem instalasi gas yang digunakan dinilai membutuhkan perbaikan demi mencegah risiko fatal kecelakaan kerja serta Administrasi.
Komisi IV mendesak percepatan kelengkapan sertifikasi penunjang seperti sertifikasi halal berkala bahan makanan serta pemenuhan administrasi ketenagakerjaan bagi para staf.Gandeng Lintas Instansi Demi Keamanan ProgramGuna memastikan pengawasan berjalan komprehensif, sidak ini turut menggandeng instansi ahli seperti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kementerian Agama (Kemenag), hingga BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Komisi IV, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menegaskan bahwa seluruh temuan ini akan dibawa ke dalam rapat kerja lanjutan. Pihak legislatif juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mengaudit ketat legalitas usaha para mitra penyedia. DPRD mengingatkan pengelola untuk segera membenahi seluruh catatan rekomendasi, bahkan menegaskan dewan tidak segan merekomendasikan penghentian sementara operasional dapur yang membandel demi menjamin kelancaran program MBG secara aman.(ADV)
