REALITAPOST.COM, BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) menyepakati strategi ganda (dual strategy) untuk menjaga stabilitas makroekonomi daerah. Langkah ini ditempuh melalui penguatan pasokan pangan dan percepatan transformasi sistem pembayaran digital.
Komitmen ekonomi tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu di Kantor BI Bengkulu, Rabu (19/8/2026).
Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Zahirman Aidi, menjelaskan bahwa intervensi pasar secara berkelanjutan mutlak diperlukan untuk memitigasi risiko volatilitas harga barang (volatile foods). Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjamin rantai pasok (supply chain) komoditas pangan pokok agar tetap berada pada tingkat harga yang terjangkau bagi daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau,” ujar Zahirman.
Dari sisi moneter dan efisiensi fiskal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menekankan bahwa integrasi antara kebijakan TPID dan TP2DD merupakan stimulus penting untuk memperkuat struktur ekonomi daerah.
Menurut Wahyu, digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah dan perluasan ekosistem transaksi non-tunai di masyarakat akan memotong biaya transaksi, meningkatkan transparansi fiskal, dan mendorong efisiensi ekonomi.“Sinergi TPID dan TP2DD menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ekosistem digitalisasi daerah,” kata Wahyu.
Dalam rapat pleno tersebut, para pemangku kebijakan merumuskan tiga langkah strategis guna menjaga indikator pertumbuhan ekonomi tetap positif antara lain, Mitigasi Tekanan Inflasi, Melakukan pemetaan dini terhadap komoditas yang rentan mengalami kelangkaan pasokan akibat faktor cuaca atau hambatan logistik. Lalu, Memperkuat kerja sama antardaerah (KAD) guna mengamankan ketersediaan bahan pangan pokok lintas kabupaten/kota.
Kemudian, terakhir mengakselerasi implementasi instrumen pembayaran non-tunai pada sektor pelayanan publik, retribusi, dan transaksi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Melalui konsolidasi kebijakan fiskal daerah dan instrumen sistem pembayaran BI, integrasi TPID-TP2DD ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang stabil, menekan laju inflasi ke dalam sasaran target, serta meningkatkan mutu pelayanan publik berbasis digital di Provinsi Bengkulu.(Damar)
