Realitapost.com, Bengkulu – Setelah keluarnya Perpres Nomor 45 tentang penetapan UIN (Universitas Islam Negeri) Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2021 ini menjadi sejarah baru di dunia pendidikan Islam khususnya di Bengkulu.
Menurut Rektor IAIN Bengkulu, Profesor Sirajudin, sejarah itu juga terkait karena menambah Universitas Islam yang ada di Indonesia dan saat ini jumlah Universitas Islam di Indonesia ada 23.
“Beberapa provinsi masih belum ada universitas Islamnya dan sebelum di Bengkulu di Sumatera hanya ada dua yaitu Kepri (Kepulauan Riau) dan Babel, Alhamdulillah kita mencapainya dan ini adalah amanat dari undang-undang tentang perguruan tinggi, jenjangnya Sekolah tinggi Institut dan universitas. Dan kita masih menunggu dari bapak menteri karena beliau yang punya otoritas dan besok malam kita akan bertemu dengan pak sekjen untuk minta petunjuk kapan pelantikan nya apakah di Jakarta atau di daerah masing-masing,” buka Prof. Sirajudin, saat memberikan keterangan pers kepada jurnalis di kampus IAIN Bengkulu, Selasa, 1 Juni 2021.
Prof. Sirajudin menambahkan, kedepannya jajaran UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu akan bertahap melakukan perubahan tidak secara menyeluruh. Tahap awal yang perlu dirubah sekarang adalah eselonisasi yang ada di UIN.
“Seperti penambahan eselon di UIN untuk melengkapi persyaratan, kemudian penambahan fakultas dan bisa juga nanti akan dilakukan restrukturisasi mungkin bisa jadi pengurangan di fakultas yang dekannya 3 akan menjadi 2 karena dianggap tidak relevan lagi dan terlalu pemborosan kan bisa saj terjadi. Dan semua tergantung dari pusat termasuk menteri PAN-RB yang akan menyusun Oktaker,” tambahnya.
Setelah keluarnya, lanjutnya, Perpres 45 tersebut penyusunan ortaker yang akan melibatkan kementerian PAN-RB sebagai ortaker nya.
“Kalau dulu kan ortaker IAIN sekarang ortaker UIN jadi jelas berbeda, yang akan menyusun struktur organisasi mana yang akan ditambah dan mana yang dikurang, sedangkan untuk menambah fakultas Itu adalah sebuah keharusan karena merupakan mandatori harus dilaksanakan kalau tidak ada fakultas umumnya bukan Universitas namanya,” ujarnya.
Dan masih dalam keterangannya, kita juga masih menunggu petunjuk pak menteri karena ada beberapa menteri yang akan bertemu Kemendikbudrisetdikti yang akan membicarakan prodi-prodi umum dan fakultas fakultas umum yang itu nanti izinnya dari Kemendikbudristekdikti bukan dari kementerian Agama.
“Jadi kita akan mengembangkan sayap itu, disamping nanti prodi-prodi agama yang ijinnya dari kementerian agama, tapi kalau poli umum izinnya dari Kemendikbud itu seperti sains IPA, IPS, biologi, psikologi misalnya bahkan kedokteran, mungkin bisa kelautan, jadi kita akan menginduk kepada dua instansi nanti ke depan jadi kita di samping mengikuti yang sudah ada sekarang itu UMPTKIN itu juga, kita akan mengikuti sistem penerimaan yang seperti yang ada di perguruan tinggi umum kita akan menjadi bagian dari sana jadi memang tambah banyak pekerjaannya, dan itu memang resiko sebuah pekerjaan, kalau ingin mencapai sesuatu yang luar biasa ia lakukan sesuatu yang luar biasa,” pungkas Profesor Sirajudin.(red)
