 |
| Wakal I DPRD Kepahiang Andrian Defandra secara simbolis memberikan bingkisan cinderamata kepada perwakilan DPRD Kabupaten Bantang Provinsi Jawa Tengah |
RP,
KEPAHIANG – Dinilai sukses mengelola Usaha Kecil Menengah (UKM), DPRD Kabupaten
Batang Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (21 Mei 2018) menyambangi DPRD
Kepahiang Provinsi Bengkulu.
KEPAHIANG – Dinilai sukses mengelola Usaha Kecil Menengah (UKM), DPRD Kabupaten
Batang Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (21 Mei 2018) menyambangi DPRD
Kepahiang Provinsi Bengkulu.
Rombongan
DPRD Kabupaten Batang dipimpin langsung, H. Fauzi dan langsung disambut hangan
Wakil Ketua ! DPRD Kepahiang, Andrian Defandra, SE bersama anggotannya.
DPRD Kabupaten Batang dipimpin langsung, H. Fauzi dan langsung disambut hangan
Wakil Ketua ! DPRD Kepahiang, Andrian Defandra, SE bersama anggotannya.
Dalam
pertemuan itu DPRD Batang berkesempatan hearing sekaligus mendengarkan pendapat
bersam Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepahiang.
pertemuan itu DPRD Batang berkesempatan hearing sekaligus mendengarkan pendapat
bersam Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepahiang.
“Saat
menuju kota Kepahiang, kami melihat dipinggir jalan (desa Tebat Monok, red)
banyak sekali produksi UKM yang di jual disana, tertata rapi dan pembeli
sangat nyaman singgah. Jauh daripada itu kami sudah tahu bahwa UKM Kepahiang
ini sukses dengan produksinya, hal tersebut pula langkah bagi kami
mensejahterakan masyarakat di daerah kami, bagaimana upaya disini,” sampai
Fauzi.
menuju kota Kepahiang, kami melihat dipinggir jalan (desa Tebat Monok, red)
banyak sekali produksi UKM yang di jual disana, tertata rapi dan pembeli
sangat nyaman singgah. Jauh daripada itu kami sudah tahu bahwa UKM Kepahiang
ini sukses dengan produksinya, hal tersebut pula langkah bagi kami
mensejahterakan masyarakat di daerah kami, bagaimana upaya disini,” sampai
Fauzi.
Sementara
itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepahiang H. Husni Thamrin, SE
menjelaskan jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut berwenang
melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap UKM yang ada di daerah. Meski tidak
ada bantuan anggaran stimulus bagi pengembangan UKM.
itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kepahiang H. Husni Thamrin, SE
menjelaskan jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut berwenang
melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap UKM yang ada di daerah. Meski tidak
ada bantuan anggaran stimulus bagi pengembangan UKM.
“Namun,
kami memfasilitasi bagaimana produksi UKM bisa dikenal di luar daerah melalui
pameran UKM, seperti pameran APKASI Expo nanti, dari pameran tersebut
produksi UKM bisa berkelanjutan. Meski tidak ada anggaran stimulus bagi UKM,
kami juga memberikan pelatihan dan pembinaan bagaimana produk UKM bisa
layak edar,” jelas Husni.
kami memfasilitasi bagaimana produksi UKM bisa dikenal di luar daerah melalui
pameran UKM, seperti pameran APKASI Expo nanti, dari pameran tersebut
produksi UKM bisa berkelanjutan. Meski tidak ada anggaran stimulus bagi UKM,
kami juga memberikan pelatihan dan pembinaan bagaimana produk UKM bisa
layak edar,” jelas Husni.
Dalam
sambutannya, Waka I DPRD Kepahiang yang juga sebagai politisi Golkar, Andrian,
mengapresiasi kunjungan anggpta DPRD Batang di Kabupaten Kepahiang yang
bertujuan belajar banyak hal terkait pengembangan usaha mikro. Khususnya memang
sebagian besar masyarakat Kepahiang merupakan petani kopi, sahang bahkan
petani peternak. Hanya sekian persen saja yang memiliki UKM.
sambutannya, Waka I DPRD Kepahiang yang juga sebagai politisi Golkar, Andrian,
mengapresiasi kunjungan anggpta DPRD Batang di Kabupaten Kepahiang yang
bertujuan belajar banyak hal terkait pengembangan usaha mikro. Khususnya memang
sebagian besar masyarakat Kepahiang merupakan petani kopi, sahang bahkan
petani peternak. Hanya sekian persen saja yang memiliki UKM.
“Kalau
secara maksimal dianggarkan dari APBD bagi UKM memang tidak ada karena
pemerintah daerah fokus pada kopi, ternak dan pariwisata saja, akan tetapi
dari OPD terkait memberikan pembinaan. Jadi, UKM yang ada di Kepahiang sifatnya
berkelanjutan,” jelas Andrian.(BENI/Adv)
secara maksimal dianggarkan dari APBD bagi UKM memang tidak ada karena
pemerintah daerah fokus pada kopi, ternak dan pariwisata saja, akan tetapi
dari OPD terkait memberikan pembinaan. Jadi, UKM yang ada di Kepahiang sifatnya
berkelanjutan,” jelas Andrian.(BENI/Adv)
